Ironi di kota pelajar

Dalam beberapa hari terakhir ada kabar yang bisa disebut sebuah ironi bagi Jogja yang merupakan Kota Pelajar. Sebanyak 14 siswa SMP Stella Duce 2 Jogja dilarang pihak sekolah untuk mengikuti ujian. Alasannya sungguh sangat kuno, yakni mereka belum melunasi biaya sekolah mereka hingga mendekati ujian.

Kenapa kejadian itu masih saja terjadi di tengah upaya untuk menciptakan pendidikan murah, bahkan pendidikan gratis bagi brakyat Indonesia. Terlebih, ini terjadi di kota yang selama ini dikenal sebagai Kota Pelajar ini.

Beberapa minggu sebelumnya, kejadian serupa juga terjadi di SMK Muhammadiyah Imogiri, Bantul. Sebanyak 5 siswanya juga dilarang ikut ujian semester dengan alasan yang sama.

Sekali lagi, kenapa hal ini masih saja terjadi ? Padahal, pemerintah telah mengucurkan begitu banyak anggaran untuk sekolah baik melalui biaya operasional sekolah (BOS) naupun bantuan yang berasal dari dana dekonsentrasi.

Sungguh kasihan para siswa yang harus menanggung beban mental karena ancaman-ancaman tersebut. Dunia pendidikan yang seharusnya memberi ruang bagi anak untuk mengembangkan diri justru mendapatkan terror mental.

Padahal, kehadirannya di sekolah merupakan upaya untuk mendapatkan hak dirinya sebagai anak Indonesia. Yakni hak untuk mendapatkan pendidikan.

Dengan kejadian ini maka jangan salahkan jika selama ini ada anggapan sekolah justru telah berkembang menjadi lembaga yang cenderung bersifat bisnis atau mencari keunrtungan. Pendidikan ternyata tetap menjadi sesuatu yang mahal bagi anak-anak bangsa ini.

Seharusnya, tidak ada alasan sama sekali melarang anajk-anak untuk ikut ujian karena belum membayar biaya pendidikan mereka.

Karena biaya pendidikan, sama sekali bukan urusan siswa, tetapi urusan orang tua siswa. Dan masalah itu bisa dibicarakan baik-baik. Tidak main terror semacam itu.

Kita wajib bersyukur dengan sikap tanggap dari pemerintah masing-masing daedrah. Walikota Jogja Herry Zudianto dengan tegas mengatakan ke –14 siswa Stella Duce 2 harus tetap ikut ujian.

Persoalan biaya akan diselesaikan. Demikian juga kita mengacungkan jempol untuk Dewan Pendidikan kabupaten Bantul untuk menutup kekurangan siswa yang dilarang ujian.

Sikap pemimpin semacam ini sungguh menjejukkan. Solusi yang mereka berikan juga jelas, cepat dan tidak berbelit-belit.

Sikap arif para pemimpin ini sebenarnya membawa satu pesan kuat bahwa tidak ada alasan apapun yang menjadikan sekolah anak terganggu. Dan harus dicamkan pihak sekolah.

Harjo, 13 Desember 2009